Monthly Archives: September 2016

Ini Empat Alasan Orangtua Siswa Tolak Full Day School

beriita 29.09.16JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menggulirkan wacana penerapan sekolah sepanjang hari atau full day school untuk jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Kendati mengundang prokontra, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus melanjutkan rencana tersebut. Bahkan, Kemendikbud telah memilih 500 sekolah di Jakarta sebagai bagian dari program percontohan full day school.

Full day school tidak sepenuhnya diisi pelajaran, melainkan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan membentuk dan mengembangkan karakter, kepribadian, serta potensi anak.

Untuk mengetahui respons orangtua siswa terhadap full day school, Koran SINDO melakukan jejak pendapat terhadap 400 orang responden. Hasilnya, mayoritas menolak rencana penerapan sistem tersebut.

Ini alasan responden menolak full day school:

  1. Membebani anak secara fisik dan psikologis (88%)

Sebanyak  68% responden menyatakan penambahan jam masuk sekolah hingga sore hari dapat berpengaruh terhadap dua hal. Pertama dari aspek fisik dan yang kedua aspek psikologis.

Secara fisik, siswa dihadapi pada tantangan ketahanan fisik. Perubahan jam sekolah menjadi lebih panjang bisa membuat siswa lelah, terlebih bagi yang berusia dini. Sementara anak-anak membutuhkan istirahat yang cukup agar bisa berkonsentrasi secara maksimal.

Secara psikologis, penambahan jam belajar juga akan berpengaruh terhadap tingkat stres anak. Banyaknya beban bisa mempengaruh aspek ini. Pun, siswa sekolah dasar cenderung mudah bosan.

Mereka membutuhkan sarana lain untuk melepas kebosanan yang mungkin bisa didapat melalui lingkungan di luar sekolah, seperti teman di rumah ataupun keluarga, Dengan adanya “paksaan”ini kehidupan sosialisasi anak dengan teman dan keluarga di rumah pun turut terancam.

  1. Belum diperlukan, segerakan yang lebih penting (7%)

Program full day school juga dinilai belum mendesak. Masih banyak persoalan krusial yang dihadapi dunia pendidikan saat ini dan butuh penanganan segera. Semisal kualitas tenaga pengajar atau fasilitas pendidikan yang belum memadai.

Masih adanya pungutan di sekolah dan ketimpangan mutu pendidikan di berbagai tempat di daerah turut menjadi persoalan yang seharusnya diprioritaskan dan bisa segera mendapat solusi

  1. Prasarana dan sarana antardaerah tidak sama (3%)

Penerapan full day school di Indonesia tidak bisa disamaratakan karena bergantung pada sarana dan prasarana yang mendukung. Seperti fasilitas sekolah serta regulasi lain yang menjadi pengokoh kebijakan ini

  1. Perbedaan latar belakang ekonomi (2%)

Untuk daerah pelosok, penerapan kebijakan dinilai belum layak, terutama dilihat dari kacamata ekonomi yang dikaitkan dengan pola kebiasaan. Pasalnya, tidak sedikit masyarakat di daerah bermata pencarian nelayan dan petani yang membutuhkan bantuan anaknya dalam mencari nafkah.

Dengan adanya kebijakan ini, otomatis ada konsekuensi yang harus mereka tanggung, yakni kehilangan dukungan tenaga yang berpotensi mempengaruhi pendapatan.

sumber : sindonews.com

2.200 anak sekolah jadi korban banjir bandang Garut

4311_Memprihatinkan--2-200-Anak-Sekolah-Jadi-Korban-Banjir-Bandang-GarutBandung- Sebanyak 2.200 anak sekolah dasar, menengah maupun atas sederajat menjadi korban terkena dampak bencana banjir bandang Kabupaten Garut, Jawa Barat, sehingga anak tersebut membutuhkan seragam dan peralatan sekolah.

“Ada sekitar 2.200 anak yang menjadi korban terkena dampak banjir, mereka membutuhkan perlengkapan sekolah,” kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Totong kepada wartawan di Garut, Minggu.
Ia menuturkan seluruh anak yang terkena dampak banjir itu dari 15 sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA.
Sejak kejadian banjir, kata dia, kegiatan belajar mengajar tidak optimal karena banyak siswa yang seragam dan perlengkapan belajarnya hanyut terbawa arus banjir.
“Anak-anak tidak mempunyai perlengkapan sekolah karena hanyut dan terendam air,” ucapnya.
Ia mengatakan para anak didik itu membutuhkan bantuan berupa seragam sekolah, buku, tas, sepatu dan peralatan tulis untuk tingkat Paud, SD, SMP, dan SMA.
“Mereka anak-anak sekolah korban banjir membutuhkan itu agar mereka bisa sekolah,” katanya.
Ia menambahkan sekolah yang terkena dampak banjir menyebabkan kursi, meja, lemari dan papan tulis, termasuk buku-buku di kelas maupun kantor rusak dan kotor.
Bahkan, lanjut dia, ada delapan sekolah yang peralatan lab komputer, perpustakaan dan peralatan belajar mengajarnya rusak.
“Ada yang perlengkapan sekolah rusak, bahkan pada hari pertama bencana sekolah diliburkan dulu,” katanya.

sumber : ANTARANews.com

Pelaksanaan Full Day School Kacau, KBM Terganggu

52398_71219_eni pppJawaPos.com – Anggota Komisi X DPR, Reni Marlinawati meminta pemerintah memperhatikan aspek sarana dan prasarana sekolah sebelum menerapkan program full day school (FDS).

Mulai dari SDM guru, tenaga nonkependidikan, hingga persiapan pra-FDS. Menurt Reni, akan menjadi persoalan jika planing pemerintah kurang matang.

“Jangan sampai justru berantakan. Akhirnya mengganggu proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar),” ujar dia dalam keterangannya Rabu (21/9), ketika menanggapi peresmian program FDS oleh Presiden Jokowi di sejumlah provinsi.

Reni paham bahwa salah satu dasar mendorong program tersebut dimaksudkan sebagai langkah untuk penanaman karakter anak didik, terutama soal moral dan akhlak.

Meskipun, lanjut dia, mengusulkan ide FDS untuk mengatasi persoalan moral dan akhlak anak didik bukanlah satu-satunya cara.

“Karena di saat yang bersamaan, ide FDS ini juga memiliki tantangan dan persoalan di lapangan. Mulai soal fasilitas pendukung, sumber daya manusia yang ujung-ujungnya pada persoalan pendanaan,” jelas Politikus PPP ini.

Reni tidak menampik dalam dalam praktiknya FDS telah berlangsung di sekolah-sekolah Tanah Air, khususnya di sekolah swasta yang berada di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya.

Hampir satu hari penuh, anak didik berada di sekolah mulai pukul 07-00 hingga sekitar pukul 15.00.

“Anak-anak belajar dan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler. Tentu dari sisi biaya, sekolah di swasta jauh lebih mahal dibanding di sekolah milik pemerintah yang tidak dipungut biaya sama sekali,” imbuh Reni.

Reni menekankan, pemerintah harus memetakan secara komprehensif data sekolah di provinsi yang akan diujicoba untuk menerapkan FDS ini.

Harus ada data konkret mana sekolah yang secara teknis bisa menjalankan program FDS dan mana sekolah yang tidak atau belum mampu menerapkan program ini.

“Karena dalam praktiknya, sekolah negeri kita justru kualitasnya jauh di bawah sekolah yang dikelola pihak swasta. Sangat sedikit sekolah negeri yang memiliki kualitas unggul. Apalagi kalau melihat kondisi sekolah-sekolah negeri yang berada di daerah-daerah, sungguh memprihatinkan. Selain pemetaan data sekolah, pemerintah harus memiliki kajian akademik terkait rencana tersebut, dan juga harus dilihat dari berbagai aspek,” tukas dia.

sumber : Jawapos.com

Ribuan Siswa Surabaya Dibimbing Menjadi Teman Curhat Sebaya

indexSurabaya (beritajatim.com) – Mempersiapkan siswa yang bisa menjadi teman curhat sebanyanya. 5.460 siswa SMP, SMA dan SMK se Kota Surabaya ikuti kegiatan konselor sebaya, yang di gelar oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya di lima titik yakni SMAN 16, SMKN 5, SMPN 37, SMKN 2, dan TLC Pawiyatan, Selasa (20/9/2016).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan mengatakan melalui konselor sebaya, diharapkan tidak ada lagi anak-anak Surabaya yang mengalamai kekerasan dan exploitasi, sehingga bisa mendorong mereka belajar dengan sungguh-sungguh dalam menggapai masa depan yang gemilang.

“Melalui konselor sebaya para siswa yang telah dilatih, dihimbau agar bisa membantu teman-teman yang sedih, galau, serta baper (terbawa perasaan) untuk mau curhat sehingga masalah mereka terpecahkan dan tidak sampai salah jalan,” kata Ikhsan.

Selama empat tahun, tambahnya. Kegiatan Konselor Sebaya itu mampu berkembang menjadi ekstrakurikuler konselor sebaya dan juga telah menghasilkan 10 modul pembelajaran.

“Modul-modul itu, telah diajarkan kepada para pendamping, guru BK, dan Wakasek Kesiswaan pada semua sekolah di Surabaya,” tambah Mantan Kepala Bapemas dan KB Kota Surabaya itu.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Didik YRP dari Yayasan Genta Surabaya menuturkan Pelaksanaan program konselor sebaya untuk merespon tumbuh kembang setiap manusia sejak lahir sampai menjadi individu yang berbeda sesuai dengan gaya serta kemampuan berfikirnya.

“Untuk menjadi individu yang berbeda membutuhkan proses, upaya yang banyak. Bagaimana kita bisa mengendalikan potensi dan mengendalikan pengaruh eksternal yang dekstruktif serta mengubah pengaruh eksternal untuk mengembangkan kemampuan kita jika tidak dimulai sejak awal,” papar Didik.

Alur konselor sebaya, dijelaskan Guru Bimbingan Konseling SMPN 46 Surabaya, Dinika Tresnawati, S. Pd. Pertama melakukan identifikasi terhadap perubahan yang terjadi pada teman sebanyanya. Tahap kedua, menjadi teman curhat yang bisa dipercaya dan solutif.

Kemudian, mencatat segala permasalahan yang ditemui serta perkembangannya dan menyerahkan catatan permasalahan itu, kepada guru BK untuk tindaklanjuti sebagai penanganan sebuah masalah.

“Program ini upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan anak di kota-kota besar. Terkadang banyak informasi perubahan sikap siswa yang didapatkan dari para konselor sebaya ini, kemudian kami tindaklanjuti untuk dicarikan solusi pemecahan masalah,” papar perempuan yang akrab di sapa Dinika itu.

Sementara itu, Salah satu peserta Konselor Sebaya, Valen Indra Agustin mengungkapkan, selama mengikuti acara teserbut bahwa sangat banyak manfaat dan pengalaman karena dirinya dapat saling berbagi pengalaman serta mampu meningkatkan kepedulian dengan siswa lainnya.

“Pengetahuan yang didapatkan diharapkan dapat digunakan untuk membantu teman yang sedang mengalami sebuah masalah atau kesusahan,” terang Siswi kelas 7 SMPN 46 Surabaya itu

Sumber: Beritajatim.com

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Instruksikan Tarik Buku Tak ISBN

brt72910782Mojokerto (beritajatim.com) – Sesuai Permendiknas No 2 Tahun 2008 tentang Buku dan Permendikbud No 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan Satuan Pendidikan, setiap buku non teks harus didaftarkan ke Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) atau ke Kemendikbud. Terkait hal ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto menginstruksikan agar buku ditarik dari siswa jika terbukti kode ISBN (kode standar buku internasional) palsu.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Yoko Priyono mengatakan, sejak awal tahun ajaran baru 2016-2017, pihaknya telah mengimbau agar setiap sekolah memakai buku pendamping materi yang berkode ISBN. “Buku juga harus terdaftar di Perpustakaan Nasional dan mempunyai nomor ISBN. Jika terbukti tak terdaftar di Perpusnas dan tidak ISBN agar segera ditarik dari siswa,” ungkapnya, Senin (19/9/2016).

Namun, masih kata Yoko, kewenangan memilih buku pendamping materi berada sepenuhnya di tangan masing-masing sekolah. Menurut dia, untuk memastikan sebuah buku ber ISBN atau tidak, cukup mudah yakni dengan cara dewan guru bisa mengecek ke situs Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Terkait hal tersebut, pihaknya juga sudah mengumpulkan semua Unit Pelaksana Teknis (UPT).

“Namun, nampaknya imbauan itu belum sepenuhnya dilakukan oleh satuan pendidikan. Terbukti saat ini terjadi polemik di tengah penggunaan buku pendamping materi oleh satuan pendidikan. Sudah saya tegaskan agar tak pakai buku yang belum diajukan ke Kemendikbud, kalau beredar konsekwensinya dewan guru harus menarik,” tandasnya.

Sumber ; Beritajatim.com