Wagub: Dindik Jatim Wajib Carikan Solusi Gaji Guru Honorer

brt231915190Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jatim (Jatim) Saifullah Yusuf mengimbau kepada Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim agar tidak tinggal diam dan segera mencari jalan keluar terkait gaji guru honorer pada triwulan ke IV ini.

Hal tersebut ditegaskannya, karena menyusul masa menanti kepastian hukum serta transisi penerapan UU 23 Tahun 2014 tentang pelimpahan SMA/SMK dari Kota ke Provinsi, yang juga bertepatan dengan Pencairan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) triwulan IV di Surabaya.

“Masalah-masalah itu harus diselesaikan secara bertahap. Jangan sampai ada yang dirugikan, jangan ada yang tercecer, semua harus diurus,” tegas Wagub usai acara Puncak parade sumpah pemuda masterpiece narasi Islam dan kebangsaan, bertemakan ‘Orasi kepemudaan terkait keislaman dan kebangsaan’ di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Selasa (25/10/2016).

Anggaran untuk pengelolaan SMA/SMK, diakui oleh pria yang akrab disapa Gus Ipul ini belum dianggarkan provinsi. Tapi permasalahan tersebut tetap harus diselesaikan. “Diibaratkan saja ketika Dindik mencarikan solusi untuk gaji guru honorer pada 2017 mendatang. Kalau 2017 bisa dibayar pakai BOS, tahun ini juga harus diurus seperti itu,” katanya.

Apakah gaji guru honorer tersebut bisa setara dengan Upah Minimum Kota (UMK) sesuai dengan tuntutan mereka? “Saya sadari bahwa hal itu bisa dijadikan patokan. Apakah nantinya dicarikan dari dana BOS atau duit yang lain. Intinya saya minta Pak Saiful (Kepala Dindik Jatim, red) agar mencarikan formula yang baik serta terus melakukan simulasi terhadap tuntutan-tuntutan itu,” tambah Gus Ipul.

Ia berpesan, meskipun pelimpahan SMA/SMK ini bukan kemauan dari pihak provinsi atau gubernur, tetap harus dilakukan dengan maksimal, karena terkait amanat dari undang-undang. “Pelimpahan ini harus disikapi dengan semangat agar bisa menjadi lebih baik. Kalau tidak terkait undang-undang mending tetap di kabupaten/kota saja,” pesan Gus Ipul.

Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman mengatakan bahwa tangung jawab pembiayaan selama tiga bulan terakhir masih di tangan pemerintah kabupaten/kota setempat. Sebab pelimpahan wewenang masih sebatas personel, aset dan dokumentasi. “Untuk sekarang ini semua berjalan seperti biasa. Kalau pada Januari 2017 mendatang kita ada kebijakan baru,” tutur Saiful.

Mantan kepala Badiklat Jatim ini menerangkan, jika Pemkot Surabaya selama tiga bulan terakhir ini menahan Bopda, maka akan berimbas pada gaji guru. “Jika tetap dilakukan konsekuensinya harus ditanggung sendiri. Itu resiko Surabaya. Selain Surabaya tidak ada yang mempermasalahkan soal pembiayaan tiga bulan terakhir ini,” kata Saiful.

Sumber:beritajatim.com

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *