Monthly Archives: November 2016

Kadindik Jatim: Siap Penghapusan Ujian Nasional

brt204011114Surabaya (beritajatim.com) – Respon dari Presiden Joko Widodo mengenai penghapusan Ujian Nasional (UN) tampaknya mengarah pada sinyal positif.
Namun, untuk menggantikan ujian penentu kelulusan siswa itu, akan digantikan dengan UN desentralisasi  yang dilakukan oleh masing-masing daerah sesuai kewenangannya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur, Dr Saiful Rachman menuturkan, mulai 1 Januari mendatang akan mengelola SMA/SMK. Otomatis, pemerintah daerah maupun provinsi harus siap dengan kebijakan ini. write my essay
“Siap atau tidak semua daerah harus siap menerima kebijakan ini. Tapi, kita akan prioritaskan dulu ujian SMA/SMK dan PKLK sesuai kewenangan dari Undang-undang. Namun, jenjang SD, SMP dan kejar paket A, B dan C akan diselenggarakan daerah masing-masing,” terang Saiful saat di temui di kantornya, Senin (28/16/2016).
Untuk melaksanakan ujian ini, lanjut Saiful, baik provinsi maupun daerah tetap harus mengacu pada standar nasional yang akan dirumuskan BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan).
Sedangkan butir-butir soal yang akan di terapkan dapat dilakukan oleh masing-masing daerah. “Jadi kalau bobot soal akan tetap sama antar satu daerah dengan daerah lain. Tapi butir untuk pembuatan soalnya yang mungkin beragam,” kata Saiful.
Mengenai anggaran dengan adanya desentralisasi UN. Mantan kepala Badiklat Jatim ini mengaku, pihaknya akan berencana mengalihkan anggaran tersebut untuk pelaksanaan ujian SMA/SMK. Sementara, tahun depan ia mengaku juga sudah mengalokasikan anggaran untuk Ujian Sekolah (US) SD/MI se Jatim.
“Untuk US SD sekitar Rp9 miliar. Tapi kita butuh anggaran untuk US SMA/SMK sekitar Rp20 miliar – Rp25 miliar,” papar Saiful.
Disinggung meneai seleksi masuk ke jenjang SMA/SMK yang tahun depan resmi dipegang oleh Dindik Jatim, pihaknya mempunyai opsi lain yakni dengan menggunakan tes masuk SMA/SMK.
“Tapi kembali lagi ini soal kesiapan anggaran. Nanti kita akan bicarakan dengan berbagai pihak agar pelaksanaannya tetap baik,” pungkas Saiful.

Sumber:beritajatim.com

Dinas Pendidikan Tak Setuju UN Dihapus

brt778323656Pamekasan (beritajatim.com) – Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan menilai rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI menghapus pelaksanaan Ujian Nasionl (UN) kurang tepat.
Sebab rencana penghapusan yang saat ini tengah menunggu keputusan Presiden RI, nantinya akan sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan di sejumlah daerah. Tidak terkecuali di kabupaten Pamekasan.
“Memang kami mendengar informasi rencana penghapusan UN oleh kementerian pusat, namun hal itu kami nilai kurang tepat,” kata Plt Disdik Pamekasan Mohammad Tarsun, Minggu (27/11/2016).
Penghapusan UN akan berdampak terhadap proses pendidikan di daerah, apalagi nantinya akan menjadi prioritas Disdik masing-masing daerah. “Jika lembaga yang berada di kawasan metropolis, mungkin hal itu baik. Tapi pendidikan di daerah juga perlu dipikirkan,” ungkapnya. write my essay
“Bagaimanapun sistem pendidikan di kota-kota maju jelas berbeda dengan sistem pendidikan di daerah. Jadi jika UN dihapus, otomatis akan terjadi kesenjangan antar lembaga pendidikan itu sendiri,” jelasnya.
Selain itu pihaknya berharap agar rencana tersebut ditangguhkan, sebab hal itu nantinya juga akan berdampak kurang baik bagi sistem pendidikan di daerah. “Kami kira hal ini harus kembali dipertimbangkan, bisa saja akan berdampak kurang baik bagi pendidikan di daerah,” imbuhnya.
“Tapi apapun hasilnya, kami sebagai bawahan di tingkat daerah harus tetap bekerja sesuai dengan perintah atasan. Jika tetap UN dihapus, kita harus melaksanakan kebijakan tersebut dengan kembali melakukan sosialisi,” pungkasnya.

Sumber : beritajatim.com

Masih Ada Guru Bergaji Rp 300 Ribu per Bulan

brt537418077Pekanbaru (beritajatim.com) – Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, mengakui hingga kini masih ada guru yang berpenghasilan Rp300.000,- per bulan di wilayah setempat.
“Miris masih banyak guru honor yang digaji Rp200.000- Rp300.000 per bulan dari dana Bantuan Operasional Sekolah,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru Abdul Jamal saat dijumpai antara usai Upacara Hari Guru Nasional (UHGN) dan Hari Ulang Tahun PGRI ke -71 di Pekanbaru, Jumat (25/11/2016).
Abdul Jamal menjelaskan sementara disatu sisi pemerintah meminta para guru harus profesional. Untuk mewujudkan itu berarti perlu diperhatikan kesejahteraannya dan keamanannya.
Mereka yang bergaji kecil ini adalah para guru yang menjadi honor karena diangkat komite sekolah untuk membantu kekurangan tenaga pengajar. Memang tidak masuk sebagai ASN, tetapi bekerja penuh seperti kebanyakan pegawai.
“Dana BOS cuma mampu bisa dimanfaatkan 15 persen bagi gaji guru sesuai aturannya,” tegasnya.
Walau diakui dia memang ada guru yang sudah sejahtera namun itu hanya sebahagian yakni mereka yang sudah menjadi Aparatur Sipil Negara.
Menurutnya ada empat level guru dengan tingkat kesejahteraan jauh berbeda. Terbanyak jumlahnya kini yang berada diposisi level menegah ke bawah.
“Ada empat level guru ASN, Guru Tidak Tetap, guru bantu dan guru komite,” terangnya lagi.
Kalau guru tidak tetap dan guru bantu gajinya masih memenuhi aturan Upah Minimum Kota. Sementara guru bantu komite ini yang sangat miris mereka hanya bergaji Rp200.000- Rp300.000 perbulan.
“Kesejahteraan guru memang masih belum merata. Triwulan IV saja dana bos dari pusat belum masuk padahal tahun anggaran sudah mau habis,” katanya menambahkan.
Jadi ia membantah kalau disama ratakan guru sejahtera, memang benar tetapi hanya untuk golongan tertentu yang sudah ASN Diakuinya pemko Pekanbaru kini sudah melakukan penambahan pendapatan bagi guru honor komite tersebut, namun karena masih terbatas anggaran maka belum seluruhnya.
“Kami sudah beri bantuan tambahan gaji pada 2016 ini,” ujarnya lagi tanpa merinci besarannya.
Ia menambahkan saat ini jumlah guru non ASN di Pekanbaru ada sekitar 1.900 orang dengan rincian 1.300 guru honor komite, 200 guru tidak tetap dan 400 guru bantu.

sumber:beritajatim.com

write my essay

Pemkot Surabaya Perjuangkan Sekolah Gratis Untus SMA dan SMK

brt51565275Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Surabaya optimis pendidikan gratis 12 tahun tetap bisa dijalankan meski pengelolaan SMA/SMK mulai 2017 sudah berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, mengungkapkan, bahwa hari ini pemerintah kota telah mengirim perwakilan ke Kemendagri guna membahas anggaran pendidikan SMA/SMK.
Selain dihadiri para pejabat pemerintah kota dan kalangan dewan, pertemuan tersebut juga dihadiri para pejabat Pemprof Jatim.
“Ya, hari ini, kita kirim tim di pimpin Sekda ke Jakarta untuk negosiasi dengan Pemprof soal anggaran pendidikan,” terangnya saat berada di DPRD Surabaya, Senin (21/11/2016).
Whisnu menyatakan, kendati pengelolaan SMA/SMK berada di Pemerintah Propinsi, namun pihaknya tetap menganggarkan dana pendidikan SMA/SMK seperti tahun sebelumnya.
“Nilainya sama dengan BOPDA,” tuturnya.
Ia mengatakan, agar warga Surabaya tetap mendapatkan pelayanan pendidikan gratis, upaya yang dilakukan adalah dengan mengcover biaya yang ditanggung tiap siswa.
“Seluruh biaya yang ditanggung oleh masing-masing siswa akan discover APBD kota,” kata Pria yang akrab disapa WS ini.
Hanya saja menurutnya, sebelum memberikan bantuan pendidikan, pihaknya meminta ketegasan dari pemprov Jatim  tak ada lagi iuran atau tarikan yang dibebankan kepada para siswa.
“Tinggal dihitung berapa biaya untuk sekolah dalam sebulan yang ditanggung siswa,” paparnya.
Wakil Walikota menegaskan, sesuai aturan bantuan siswa yang disampaikan ke pemerintah provinsi tersebbut tak menyalahi aturan. Bantuan tersebut tujuannnya agar warga Surabaya tetap menerima pendidikan gratis selama 12 tahun.
“Tim yang  ke Jakarta untuk mematangkan itu. Secara aturan diperbolehkan,” katanya.
Ia berharap, pertemuan di Kemendagri buisa menghasilkan keputusan yang memberi kewenangan lebih ke pemerintah kota, meskipun hak atas aset tetap berada di pemerintah provinsi.
“Kita minta kewenangan lebih itu untuk menjamin mutu dan kesejahteraan Surabaya,” tegas Whisnu.
Sebenarnya pemerintah kota berharap ada keputusan cepat dari Mahkamah Konstitusi  terkait gugatan hukum  warga surabaya soal peralihan kewenangan pendidikan SMA/SMK yang mengancam pendidikan gratis. Bahkan, menurut Wakil Walikota Whisnu Sakti Buana, pihaknya mengharapkan terbitnya perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) untuk diskresi, sebagai antisipasi keputusan MK yang tak kunjung turun.
“Kita gak bisa berpangku tangan, harus ada kepastian pendidikan gratis 12 tahun bagi warga Surabaya,” tandasnya
Beberapa perwakilan pemerintah kota yang melakukan pertemuan di kemendagri antara lain, Sekota Surabaya, Hendro Gunawan,  Asisten I Sekota, Yayuk Eko Agustin, sementara dari kalangan dewan, Ketua Komisi D, Agustin Poliana dan Reny Astuti.

sumber : beritajatim.com

Masa Transisi SMA-SMK, Banyak Kepala Sekolah Pensiun

brt357253146Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur, Saiful Rachman mengatakan, banyak kepala sekolah yang pensiun saat transisi peralihan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Sementara penggantinya bisa diisi oleh pelaksana tugas (plt). Mekanisme pengusulannya bisa direkomendasikan dari dinas setempat.
“Pelayanan pendidikan agar tetap berjalan normal saat transisi. Bagi daerah masih kami beri kesempatan mengusulkan plt nya,” kata Saiful Rachman, Kamis (17/11/2016).
Bukan hanya kepala sekolah, lanjut dia, guru di beberapa daerah juga bakal pensiun. Namun, posisinya dapat digantikan dengan mengoptimalkan guru yang saat ini masih kategori 2 atau K-2.
“Pengukuhan kepala sekolah definitif ini masih akan dilakukan pada Desember mendatang, bersamaan dengan pengisian kepala cabang Dindik Jatim dan pejabat-pejabat lainnya,” lanjut Saiful.
Mantan Kepala Badiklat Jatim ini menjelaskan, pada tahun ini jumlah guru pensiun sebanyak 5.106 orang. Sedangkan, pada 2017 mendatang gelombang pensiun guru sebanyak 5.888 orang, tahun 2018 sebanyak 7.600 orang dan 2019 ada 9.348 orang.
“Proyeksi guru pensiun paling besar akan dialami 11 kabupaten/kota di Jatim. Di antaranya adalah Surabaya, Kabupaten Malang, Jember, Sidoarjo, Banyuwangi, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Lamongan, Ponorogo, Bojonegoro dan Nganjuk,” papar Saiful.
Saiful menuturkan, jabatan plt kepala sekolah lebih baik diisi dengan kepala SMA/SMK terdekat. Ke depan, bila ada kepala sekolah pensiun, semua guru yang memenuhi kriteria dapat mengikuti seleksi. “Nanti karirnya guru tidak terpaku pada satu kabupaten/kota, bisa lintas daerah,” ujar mantan Kepala SMAN 4 Malang ini.
Di Surabaya sendiri, beberapa kepala SMA/SMK telah memasuki usia pensiun. Di antaranya Kepala SMAN 4 Surabaya Nur Hasan dan Kepala SMAN 18 Surabaya Suwandi. Sedangkan bulan depan, Kepala SMAN 2 Kasnoko bakal pensiun.
Kabid Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Sudarminto mengungkapkan, posisi kepala sekolah itu telah diisi plt. Sayangnya dia enggan merinci siapa saja penggantinya. “Sudah diisi pemerintah kota,” ungkapnya singkat.

Sumber :beritajatim.com