Monthly Archives: January 2017

Pemkab Jember Diminta Pikirkan Nasib Guru Honorer

brt537418077Jember (beritajatim.com) – Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Jember Tupadi berharap ada insentif untuk guru honorer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Guru adalah pilar bangsa, mendidik dan mencerdaskan. Tapi tingkat kesejahteraan kami belum manusiawi. Gaji kami di sekolah negeri hanya Rp 250 – 500 ribu per bulan. Teman-teman guru di sekolah swasta malah dapat tunjangan sertifikasi, dan kami malah susah,” kata Tupadi, Kamis (19/1/2017).
Tupadi ingin Pemerintah Kabupaten Jember meniru Bondowoso. “Di Bondowoso, insentif teman-teman honorer sudah ada sinyal akan dianggarkan dalam APBD. Padahal APBD Jember lebih besar dibandingkan Bondowoso,” katanya.
Menurut Tupadi, saat ini di sekolah ada dua jenis honorer yakni honorer K2 dan honorer non-K2. “Honorer K2 sudah diakui Peraturan Peraturan Nomor 48 Tahun 2005 dan Peraturan Permerintah Nomor 56 Tahun 2012. Hanya pemerintah pusat dalam PP Nomor 56 hanya mengambil 30 persen pegawai honorer (untuk diangkat jadi pegawai negeri sipil),” katanya.
Tupadi meminta agar pemerintah daerah memikirkan guru honorer K2 yang belum diangkat menjadi PNS. “Paling tidak ada reward, karena pengabdian kami sudah puluhan tahun,” katanya.
Tupadi berharap parlemen mendukung keinginan para guru honorer. “Kami ini kalau anak dan istri sakit, bingung cari pinjaman,” tambahnya. Jumlah anggota Forum Honorer Jember sekitar 3.200 orang, dan 70 persen di antaranya adalah guru. “Kami minta nasib kami dimanusiakan. Gaji kami Rp 200-500 ribu per bulan, sementara kuli bangunan Rp 70 ribu per hari. Kami berharap ada solusi dari pemerintah daerah dan pusat,” kata Tupadi.

Sumber : beritajatim.com

Banyak Anak Putus Sekolah Jika Ada Tarikan Dana

brt164238676Surabaya (beritajatim.com) – Setelah memberi pernyataan kontroversial fullday school, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy kini mengambil langkah yang tak kalah fenomenal lagi dengan sebelumnya, yakni mengizinkan sekokah menghimpun dana dari walimurid atau masyarakat.
Namun, langkah itu tidak sepaham dengan kuasa hukum empat warga Surabaya penggugat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu Edward Dewa Ruci. Menurutnya jika hal tersebut diterapkan bisa berpotensi banyak anak yang akan putus sekolah.
“Kebijakan yang di lontarkan Mendikbud ini merupakan kemunuduran bagi dunia pendidikan. Jika sekolah diperbolehkan melakukan penarikan dana sekolah (SPP) justru semakin membuat orang tua terbebani dan khawatir, karena sekolah jelas tidak akan menarik spp saja melainkan hal-hal yang lain juga dibebankan pada orang tua seperti halnya praktikum,” kata Edward, Minggu (15/1/2017).
Menurutnya, semisal kalau untuk bayar SPP dengan nominal Rp.100 hingga Rp. 200 ribu bagi kalangan tertentu tergolong murah. Namun, jika untuk yang kurang mampu dirasa sangat berat.
“Kemungkinkan yang terjadi banyak anak putus sekolah, terutama dari keluarga yang kurang mampu,” ungkap pria yang menjabat sebagai Divisi Advokasi Lembaga Perindungan Anak (LPA)  Jawa Timur ini.
Ia juga menilai, bahwa gagasan itu juga terkesan aneh, karena sebelumnya pemerintah telah melarang sekolah untuk melakukan pemungutan dana semacam itu, dikarenakan sering ditemuinya penyimpangan dalam pengelolaannya.
“Jika dipaksakan, sekolah harus bayar, ya otomatis anak akan milih gak mau membebani orang tua atau memilih tidak sekolah. Ibaratnya pemerintah sekarang terkesan ‘mengebiri’ hak anak untuk mendapatkan pendidikan,” lugas Edward.
Pria yang juga menjabat Direktur Surabaya Crisis Children Center (SCCC) ini berharap Mahkamah Konstitusi (MK) segera memberikan putusan terkait gugatan UU 23 yang dilayangkan.
“Ini sebagai bentuk kepastian, agar daerah yang dianggap mampu mengelola pendidikan dengan menggratiskan sekolah dapat terus melakukannya sebagai hak konstitusi pendidikan,” tandas Edward.

Sumber : beritajatim.com

Mahasiswa Ubaya Kembangkan Palang Pintu Kereta Api Bertenaga Aki

brt460300741Surabaya (beritajatim.com) – Tiga mahasiswa Program Studi (prodi) Teknik Manufaktur Fakultas Teknik Universitas Surabaya (Ubaya) kembangkan alat otomasi palang pintu kereta api, bertenaga aki yang diberinama ‘Automatic Railway Gate System (AuraGS)’.
Mereka ialah Anthoni, Andreas Wijaya dan Yovita Sugionoputri. Merancang AuraGS berlatar belakang karena tingginya angka kecelakaan kereta api yang disebabkan oleh segala macam faktor.
Yovita Sugionoputri, saat ditemui di kampus Ubaya Tenggilis, Selasa (10/1/2016). mengatakan berdasarkan (Sumber : Database KNKT, 31 Oktober 2016), Data Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian dari tahun 2010 – Oktober 2016, sebanyak 35 peristiwa kecelakaan kereta api yang merenggut 55 korban jiwa dan 240 korban luka-luka.
“Hal tersebut dikarenakan tidak adanya palang pintu pada perlintasan kereta api yang disebabkan oleh tidak ada atau kurangnya pasokan listrik, selain itu juga disebabkan oleh kelalaian petugas dalam menutup palang pintu perlintasan (human error). Makadari itu, AuraGS bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan kereta api yang disebabkan tidak adanya palang pintu perlintasan, kelalaian petugas dalam menutup pintu perlintasan, dan tidak menutupnya palang pintu perlintasan akibat pemadaman listrik,” tutur Yovita.
Alat AuraGS, dijelakskan Mahasiswi semester VI ini. Bahwa alat tersebut cocok dikembangankan pada palang pintu yang berada di daerah-daerah terpencil yang memiliki sumber daya listrik yang minim.
“Karena AuraGS menggunakan aki sebagai sumber daya energi, sehingga bisa mengakomodir daerah yang tidak memiliki palang pintu kereta api yang memiliki keterbatasan sumber daya listrik,” ujar Yovita.
Selain itu, tambahnya. Aki ini juga untuk self-charging atau menyimpan daya energi kinetik dengan memanfaatkan baling-baling yang digerakkan oleh angin saat kereta api melintas.
“Putaran baling-baling akan dikonversi menjadi energi listrik melalui converter yang selanjutnya dialirkan menuju aki untuk mengisi daya aki,” kata Yovita.
Sementara itu, juga terdapat dua macam sensor pada AuraGS yaitu sensor mekanik sebagai sensor utama dan photo sensor sebagai sensor pembantu. “Photo sensor digunakan sebagai sensor pengganti, dimana photo sensor bekerja saat terjadi kegagalan sistem pada sensor mekanik,” papar Yovita.
Sebelumnya, tim mengadakan survey dan juga konsultasi dengan PT Kereta Api Indonesia tentang standar-standar keamanan yang ada.
Selanjutnya, Anthoni, mengungkapkan ukuran, prototype menggunakan perbandingan 1:2 sehingga mirip dengan aslinya. Atau secara terperinci ukuran panjang Palang kereta asli 4 meter, dan tingginya 1 meter.
“Sementara ukuran baling-baling, dibuat seperti ukuran aslinya yaitu tingginya 1,8 meter. Tim memanfaatkan fan indoor AC bekas yang dirakit dengan baja untuk menjadi baling-baling. Nantinya, baling-baling akan diletakkan 1,2 meter dari rel kereta,” urai Anthoni.
Sementara itu, Dosen Pembimbing AuraGS Sunardi Tjandra ST MT mengatakan, AuraGS telah memperoleh beberapa prestasi di antaranya Juara 1 Pekan Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (Pimus) 2014 Cabang Karya Tulis Ilmiah, Medali Perak International Invention, Inovation, and Design 2015 di Johor, Malaysia.
“Dalam Pimus dan International Invention, Inovation, and Design 2015 di Johor itu hanya perancangan sistem saja, kemudian baru dikembangkan sehingga menghasilkan protorype dengan skala perbandingan 1:2. Selain itu, AuraGS juga menerima Hibah Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta (PKM-KC) oleh Kemenristekdikti Periode Pendanaan 2016,” tandas Sunardi.

Sumber : beritajatim.com

Begini Komentar Komite Sekolah Soal Wacana Membebankan Biaya SPP Lebih Mahal ke Keluarga Kaya

ilustrasi-uang_20170102_175911SURYA.co.id| SURABAYA – Usulan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim tentang keikutsertaan orangtua yang mampu untuk menambah Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) menurut Komite SMAN 4 Surabaya, Bambang Soenarko, tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Harus dipastikan terlebih dahulu apakah mereka yang dikenakan tambahan itu benar-benar dari keluarga mampu.

“Sementara putusan MK belum ada. Tetapi ketika saat ada SPP, harus ada petunjuk karena tidak semua orang tua membayar lebih. Yang mampu yang harus membantu,” kata Bambang, Senin (9/1/2017).

Ia juga menuntut kontrol dan keterlibatan aktif orangtua yang membayar SPP lebih. Keterlibatan itu tidak hanya ditunjukkan dengan tanda tangan, tetapi juga dalam perencanaan kegiatan sekolah.

Selain itu, yang tak kalah penting dia meminta adanya monitoring dan laporan yang transparan pada orangtua.

“Di Surabaya ada beberapa jalur masuk, di jalur reguler juga ada yang mampu dan sedang. Yang seharusnya memang mampu akan diajak bicara nantinya,” terangnya.

Keterlibatan aktif komite ini juga diharapkan terjadi dalam penetapan SPP.

Sebab, selama belum ada putusan MK untuk pendanaan dari daerah, maka akan banyak kegiatan sekolah yang dihilangkan karena terbatasnya dana.

Sumber : SURYA.co.id

Hore, Pemkot Yogyakarta Luncurkan Layanan Khusus Siswa Difabel

065127200_1483604978-IMG_20161229_113951Liputan6.com, Yogyakarta – Pemerintah Kota Yogyakarta membuka Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center. UPT khusus siswa-siswi penyandang disabilitas itu menempati sebuah gedung yang terletak di areal SDN Pujokusuman.
Layanan yang dibentuk dengan menggunakan payung hukum Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2016 ini merupakan UPT pertama di Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan disabilitas dan resmi beroperasi pada Januari 2017.
PJ Walikota Yogyakarta Sulistyo mengatakan, UPT ini sebagai bentuk dukungan Pemkot Yogyakarta untuk mengawal pendidikan bagi semua orang. Di tempat ini, kata dia, warga maupun pihak sekolah bisa melaporkan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan inklusi dan diupayakan memperoleh solusi.
“Mungkin perlu konsultasi, permintaan aksesibilitas, kursi roda, kekurangan guru, bahkan anak berkebutuhan khusus yang ditolak sekolah pun bisa melapor ke UPT,” ujar Sulistyo seusai peresmian UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center Kota Yogyakarta serta Deklarasi Kesiapan Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Yogyakarta, Kamis (5/1/2017).
Ia berharap upaya ini dapat diikuti kabupaten lain. Dengan begitu, setiap daerah bisa memberi hak yang sama kepada seluruh siswa tanpa membeda-bedakan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana menambahkan, latar belakang didirikannya UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan, karena selama ini, pelayanan tersebut hanya menjadi tugas tambahan dari Seksi Manajemen Sekolah Bidang Pendidikan Dasar di dinasnya.

“Dengan adanya UPT berarti sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta harus ke arah sekolah inklusi secara bertahap,” tutur dia.
Saat ini di di Kota Gudeg, baru sekitar 60 dari sekitar 300 sekolah jenjang TK sampai SMA dan SMK yang menerapkan pendidikan inklusi. Sementara, jumlah siswa berkebutuhan khusus mencapai 200 orang dengan total guru pendamping 60 orang.
Edy menuturkan, keberadaan UPT di areal SD Pujokusuman juga harus diikuti dengan aksesibilitas bagi difabel di sekolah ini. Sekarang sekolah ini, kata dia, belum memiliki guiding block dan akses untuk kursi roda.
“Nanti harus ada dan gedung UPT juga akan diperlakukan sama, sudah kami anggarkan di 2017,” ucap dia.
Secara fisik, gedung UPT yang belum beroperasi ini terdiri dari dua lantai. Tangga menuju lantai dua relatif curam dan belum ada akses bagi difabel.

Sumber : Liputan6.com