Banyak Anak Putus Sekolah Jika Ada Tarikan Dana

brt164238676Surabaya (beritajatim.com) – Setelah memberi pernyataan kontroversial fullday school, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy kini mengambil langkah yang tak kalah fenomenal lagi dengan sebelumnya, yakni mengizinkan sekokah menghimpun dana dari walimurid atau masyarakat.
Namun, langkah itu tidak sepaham dengan kuasa hukum empat warga Surabaya penggugat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu Edward Dewa Ruci. Menurutnya jika hal tersebut diterapkan bisa berpotensi banyak anak yang akan putus sekolah.
“Kebijakan yang di lontarkan Mendikbud ini merupakan kemunuduran bagi dunia pendidikan. Jika sekolah diperbolehkan melakukan penarikan dana sekolah (SPP) justru semakin membuat orang tua terbebani dan khawatir, karena sekolah jelas tidak akan menarik spp saja melainkan hal-hal yang lain juga dibebankan pada orang tua seperti halnya praktikum,” kata Edward, Minggu (15/1/2017).
Menurutnya, semisal kalau untuk bayar SPP dengan nominal Rp.100 hingga Rp. 200 ribu bagi kalangan tertentu tergolong murah. Namun, jika untuk yang kurang mampu dirasa sangat berat.
“Kemungkinkan yang terjadi banyak anak putus sekolah, terutama dari keluarga yang kurang mampu,” ungkap pria yang menjabat sebagai Divisi Advokasi Lembaga Perindungan Anak (LPA)  Jawa Timur ini.
Ia juga menilai, bahwa gagasan itu juga terkesan aneh, karena sebelumnya pemerintah telah melarang sekolah untuk melakukan pemungutan dana semacam itu, dikarenakan sering ditemuinya penyimpangan dalam pengelolaannya.
“Jika dipaksakan, sekolah harus bayar, ya otomatis anak akan milih gak mau membebani orang tua atau memilih tidak sekolah. Ibaratnya pemerintah sekarang terkesan ‘mengebiri’ hak anak untuk mendapatkan pendidikan,” lugas Edward.
Pria yang juga menjabat Direktur Surabaya Crisis Children Center (SCCC) ini berharap Mahkamah Konstitusi (MK) segera memberikan putusan terkait gugatan UU 23 yang dilayangkan.
“Ini sebagai bentuk kepastian, agar daerah yang dianggap mampu mengelola pendidikan dengan menggratiskan sekolah dapat terus melakukannya sebagai hak konstitusi pendidikan,” tandas Edward.

Sumber : beritajatim.com

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *