Monthly Archives: January 2017

Guru SMA dan SMKN Surabaya Tak Perlu Resahkan Gaji

brt164238676Surabaya (beritajatim.com) – Para guru tidak tetap (PTT) dan pegawai tidak tetap  (PTT) SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur, termasuk di Surabaya diharapkan tidak resah  dan khawatir gaji mereka di bawah UMK.
Alasannya, surat edaran Gubernur Jawa Timur yang memberikan kewenangan bagi sekolah untuk menarik SPP kepada orangtua murid telah mengakomodasi kepentingan tersebut.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Benny Sampirwanto mengomentari adanya kekhawatiran sejumlah guru PTT SMK dan SMA di Surabaya.
Dia menjelaskan, berdasarkan SE Gubernur Jawa Timur tersebut, Surabaya merupakan kabupaten tertinggi yang sekolahnya dapat menarik dana masyarakat, yakni sebesar Rp 135 ribu. Dengan jumlah tersebut, dirasakan sudah mencukupi besaran UMK Surabaya.
“Kami yakin, para kepala sekolah itu orang-orang bijak, yang akan bahagia apabila anak buahnya sejatera,” ujarnya, Jumat (6/1/2017).
Dia mengingatkan yang terpenting dalam menarik dana harus dilakukan pembahasan antara kepala sekolah dan komite sekolah secara partisipatif. “Pendekatan yang partisipatif inilah yang selalu gubernur tegaskan pada berbagai kesempatan,” tambahnya.
Mengutip statemen Gubernur Soekarwo dalam satu kesempatan, Benny menjelaskan, substansi UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 20/2003 tentang Sisdiknas, pendidikan bukanlah gratis tetapi bermutu, murah dan terjangkau.
“Oleh karena itu ada komite sekolah sebagai mitra memajukan sekolah, bukanlah charity karena kurang mendidik. Oleh karena itu, sebagian besar negara di dunia menerapkan subsidi silang,” jelasnya.
Berdasarkan SE Gubernur Jatim itu, selain Surabaya yang diizinkan menarik dana masyarakat SPP paling tinggi sebesar Rp 135 ribu, beberapa kabupaten yaitu Pacitan, Sampang, dan Pamekasan biaya tarikan SPP maksimal Rp 60 ribu.
Pemprov. Jatim, menurut dia, sangat memberikan kepedulian terhadap para guru. Saat ini, semua guru PNS telah menerima gaji mereka. Selain itu, pelantikan para kepala sekolah beberapa waktu lalu juga merupakan yang pertama di Indonesia. Kejelasan tersebut tentunya telah memberikan kepastian posisi para kasek dan guru.
Kalau dinilai masih ada kekurangan dengan penyerahan kembali kewenangan SMA/SMKN ke provinsi, diibaratkan pengantin baru. “Apa pengantin baru itu sudah punya rumah, kendaraan, dan sebagainya?” tanyanya.
Dijelaskannya, sebelum tahun 1998 pendidikan SLTA dikelola oleh provinsi yang saat itu disebut kantor wilayah.
Terhadap kekhawatiran sebagian guru dipindah yang jauh dari tempatnya mengajar saat ini atau seluruh wilayah Jawa Timur, dia mengatakan hal tersebut mungkin terjadi tetapi kecil. Oleh karena itu, dalam pemindahan guru, pemprov Jatim akan melakukan secara seksama.

Sumber : beritajatim.com

Angka Partisipasi Kasar Siswa Sekolah di Kedewan Nol

brt164238676Bojonegoro (beritajatim.com) – Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro nol.
APK ini merupakan indikator untuk menghitung jumlah persentase penduduk yang sedang mengenyam pendidikan, diberbagai jenjang pendidikan sesuai usia.. APK yang kosong di Kecamatan Kedewan ini khususnya tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.
Menurut Kasi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Puji Widodo, jumlah APK yang ada di Kecamatan Kedewan ini nol karena di wilayah tersebut tidak ada sekolah untuk tingkat SMA sederajat. Penduduk usia SMA biasanya setelah lulus SMP langsung melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ke daerah sekitar.
Tidak adanya sekolah di Kecamatan tersebut sehingga untuk menghitung angka partisipasi anak usia sekolah yang melanjutkan dan putus sekolah masih kesulitan.
Menurut Puji Widodo, sebelumnya Dinas Pendidikan sudah menyiapkan anggaran sebesar RP 1 miliar untuk pembangunan sekolah di wilayah setempat.
“Namun karena untuk tingkat SMA sederajat sekarang sudah diambil alih kewenangannya oleh Provinsi maka tergantung pusat pembangunannya sekarang,” ujarnya, Selasa (3/1/2017).
Puji menjelaskan, sebagian besar anak usia sekolah yang lulus SMP biasanya memilih melanjutkan ke SMA di wilayah sekitar, seperti di Kecamatan Kasiman, maupun di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sehingga partisipasi anak sekolah masih sulit dilakukan. “Sebagian kecil tidak melanjutkan,” terangnya.
Selain Kecamatan Kedewan, di Kabupaten Bojonegoro yang dianggarkan untuk pembangunan sekolah tingkat SMA sederajat itu juga di Kecamatan Trucuk.
Di Kecamatan Trucuk itu sudah mulai menerima siswa baru tahun ini. Pembangunan SMK Trucuk sedikitnya menggunakan anggaran sebesar Rp 850 juta. “Tahun ini sudah mulai tahun ajaran baru,” pungkasnya.
Sementara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro saat ini memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan. DAK Pendidikan bagi siswa itu diberikan kepada semua siswa asal Kabupaten Bojonegoro yang sekolah tingkat SMA sederajat.
Masing-masing siswa mendapat DAK sebesar Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta pertahun untuk penunjang biaya sekolah.

Sumber : beritajatim.com

Mendikbud Mendesak Gedung Sekolah di Pidie Jaya Segera Dibangun

mendikbud-mendesak-gedung-sekolah-di-pidie-jaya-segera-dibangun-jFVACEH – Guna memastikan percepatan revitalisasi sekolah pascagempa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy kembali mengunjungi Pidie Jaya, Aceh.
Ini merupakan kunjungan kali ketiga Muhadjir, sejak gempa di Pidie Jaya pada 7 Desember 2016 lalu. Mendikbud melihat langsung proses belajar-mengajar yang sudah berlangsung di tenda-tenda darurat, sekaligus memeriksa perkembangan pembangunan sekolah darurat.
Ikut bersama rombongan Sekjen Kemendikbud Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad, Direktur Pembinaan SD Wowon Wirdiyat dan Direktur Pembinaan Pendidikan dan Layanan Khusus Renani Pantjastuti.
Kemudian Staf Khusus Mendikbud Bidang Monitoring Implementasi Kebijakan Alpha Amirrachman dan Staf Khusus Mendikbud Bidang Hubungan Antarlembaga Fajar Riza Ul Haq.
Ikut mendampingi Deputi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tri Budiarto, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh Darjo, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya Syaiful.
Mendikbud mengunjungi dan berbicara dengan siswa SDN Jiem Jiem, SMPN 3 Bandar Baru, TK Al Hidayah, SDN Jalan Rata, SMK Kesehatan Putra Nanggroe dan SMAN 1 Trienggadeng.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini disambut dengan gembira oleh guru dan siswa di sekolah-sekolah tersebut, walaupun mereka harus melaksanakan proses belajar-mengajar di tenda darurat karena ruang kelas sementara masih dalam proses pembangunan oleh KemenPUPR.
Sejauh ini sudah didirikan 170 tenda di 68 titik lokasi sekolah. 158 ruang kelas sementara juga sedang dibangun di 28 titik lokasi sekolah yang rusak berat.
“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada guru dan siswa yang dengan semangat tinggi kembali ke sekolah walau dengan berbagai keterbatasan,” ujar Mendikbud, Senin 2 Januari 2017 di Aceh.
“Siswa-siswa tetap gembira walau belajar di bawah tenda, guru-guru juga tetap semangat untuk mengajar,” ungkap Kepala Sekolah SDN Jalan Rata Hamdiah saat berdialog dengan Mendikbud di lokasi. Muhadjir Effendy menyampaikan, pembangunan ruang kelas darurat dan gedung permanen menjadi tanggung jawab KemenPUPR dengan anggaran dari BNPB, sementara Kemendikbud bertanggung jawab untuk menyediakan mebeler dan peralatan pembelajaran.
“Saya mengharapkan KemenPUPR segera menuntaskan pembangunan ruang kelas sementara dan memulai pembangunan gedung sekolah permanen,” ucapnya.
“Sehingga Kemendikbud dapat memenuhi kewajibannya menyediakan mebeler dan alat pembelajaran yang dibutuhkan ruang-ruang kelas nanti. Gedung sekolah yang baru nanti harus lebih baik dari yang lama,” ungkap Mendikbud di depan para siswa.
Hasil pemantauan tim Kemdikbud terkait kerusakan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan dilaporkan, terdapat 65 sekolah yang mengalami kerusakan, terdiri dari 35 Sekolah Dasar (SD), 11 Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kemudian 13 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan enam Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selain itu, terdapat juga 81 fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengalami kerusakan sarana dan prasarana dengan tingkat rusak sedang dan berat.
Mendikbud memaparkan rencana pemenuhan kebutuhan bantuan pasca gempa Aceh dengan total anggaran sekitar Rp68,2 Miliar, dengan rincian pada tahun 2016 akan disalurkan sebesar Rp25,8 Miliar, dan tahun anggaran 2017 dialokasikan sebesar Rp42,4 Miliar.

Sumber : sindonews.com

Fasilitas Minim, Minat Siswa Belajar di Bojonegoro Rendah

pelajar-indonesia-raih-medali-emas-di-bidang-sains-tingkat-asia-H0pBojonegoro (beritajatim.com) – Fasilitas penunjang proses belajar mengajar yang ada di sekolah yang berada di pelosok masih minim.  Minimnya fasilitas belajar mengajar tersebut membuat minat peserta didik untuk belajar masih minim.
Menurut Kepala SD Negeri Kaliombo 2, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, Mohammad Dahlan, minat belajar anak-anak di pelosok pedesaan di Bojonegoro memang cenderung rendah. Padahal, kata dia, sebenarnya biaya sekolah sejak SD hingga SMA digratiskan.
Bahkan, kata dia, untuk siswa SMA juga ada beasiswa sebesar Rp2 juta setahun. Sehingga menurut dia, rendahnya minat belajar anak-anak yang tinggal di pedesaan ini perlu dikaji lebih mendalam.
“Sebab, sebenarnya bukan soal biaya yang jadi masalah, tetapi rendahnya kesadaran dan minat untuk belajar yang sangat kurang,” ujarnya, Minggu (1/1/2017).
Sementara itu menurut Kepala SD Negeri Kaliombo 1, Rahmat Dwi Antoro, jumlah murid yang belajar di SDN Kaliombo 1 memang terbilang minim yakni 70 siswa. Salah satu penyebabnya, kata dia, karena terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah.
“Di sekolah ini tidak ada perpustakaan dan fasilitas lainnya. Kondisi sekolah yang serba terbatas ini membuat minat siswa belajar di sekolah ini juga minim,” ujarnya.
Murid SD Negeri Kaliombo 1 di Desa Kaliombo, Kecamatan Purwosari, misalnya jumlahnya hanya 70 murid. Sedangkan, di SD Negeri Kaliombo 2 jumlah muridnya sebanyak 123 anak dan SD Negeri Kaliombo 4 jumlah muridnya hanya 90 anak.
Sementara itu, jumlah siswa SD Negeri Pelem 1 di Kecamatan Purwosari hanya sebanyak 94 anak dan SD Negeri Pelem 2 sebanyak 122 anak. Sementara itu, SD Negeri Dolokgede yang dulu merupakan tempat belajar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno jumlah muridnya hanya 141 anak.
Menurut Kepala SD Negeri Pelem 1, Sumadi, berbagai masalah dihadapi oleh sekolah yang berada di daerah pelosok pedesaan. Di antaranya yakni masalah sumber daya manusia yakni tenaga pengajar, masalah sarana dan prasana yang terbatas, hingga masalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendorong minat belajar anak.
“Sekolah di daerah pinggiran dan pelosok pedesaan perlu mendapatkan perhatian lebih. Kondisi ini tentu sangat berbeda dengan sekolah di perkotaan,” ujarnya.

Sumber : beritajatim.com