Pemkab Jember Diminta Pikirkan Nasib Guru Honorer

brt537418077Jember (beritajatim.com) – Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Jember Tupadi berharap ada insentif untuk guru honorer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Guru adalah pilar bangsa, mendidik dan mencerdaskan. Tapi tingkat kesejahteraan kami belum manusiawi. Gaji kami di sekolah negeri hanya Rp 250 – 500 ribu per bulan. Teman-teman guru di sekolah swasta malah dapat tunjangan sertifikasi, dan kami malah susah,” kata Tupadi, Kamis (19/1/2017).
Tupadi ingin Pemerintah Kabupaten Jember meniru Bondowoso. “Di Bondowoso, insentif teman-teman honorer sudah ada sinyal akan dianggarkan dalam APBD. Padahal APBD Jember lebih besar dibandingkan Bondowoso,” katanya.
Menurut Tupadi, saat ini di sekolah ada dua jenis honorer yakni honorer K2 dan honorer non-K2. “Honorer K2 sudah diakui Peraturan Peraturan Nomor 48 Tahun 2005 dan Peraturan Permerintah Nomor 56 Tahun 2012. Hanya pemerintah pusat dalam PP Nomor 56 hanya mengambil 30 persen pegawai honorer (untuk diangkat jadi pegawai negeri sipil),” katanya.
Tupadi meminta agar pemerintah daerah memikirkan guru honorer K2 yang belum diangkat menjadi PNS. “Paling tidak ada reward, karena pengabdian kami sudah puluhan tahun,” katanya.
Tupadi berharap parlemen mendukung keinginan para guru honorer. “Kami ini kalau anak dan istri sakit, bingung cari pinjaman,” tambahnya. Jumlah anggota Forum Honorer Jember sekitar 3.200 orang, dan 70 persen di antaranya adalah guru. “Kami minta nasib kami dimanusiakan. Gaji kami Rp 200-500 ribu per bulan, sementara kuli bangunan Rp 70 ribu per hari. Kami berharap ada solusi dari pemerintah daerah dan pusat,” kata Tupadi.

Sumber : beritajatim.com

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *