Membangun Sistem Perlindungan Anak : Bukan Sekedar Retorika Merawat dan Membesarkan Buah Hati

Rita Pranawati, MA. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Indonesia baru saja memperingati Hari Anak Nasional yang tepat jatuh pada tanggal 23 Juli 2107. Ada beberapa poin yang menjadi sorotan pemerintah tentang anak-anak di Indonesia, terutama kasus kekerasan yang masih marak terjadi pada anak. Data Kementerian Sosial (2013) menyebutkan, prevalensi kekerasan anak antara usia 13-17 tahun yaitu kekerasan fisik pada anak lakilaki 1 dari 4 anak dan 1 dari 7 pada anak perempuan; kekerasan psikologis anak laki-laki 1 dari 8 anak dan anak perempuan 1:9; kekerasan seksual untuk anak laki-laki sebanyak 1:12 dan 1:19 untuk anak perempuan.

Situasi ini menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki kerentanan yang lebih besar untuk menjadi korban kekerasan dibandingkan anak perempuan. Kondisi ini tentu menjadi keprihatinan bagi semua khalayak, baik pemerintah maupun orang tua. Maka dari itu, perlu sebuah sistem perlindungan anak yang mampu berjalan beriringan dengan perlindungan yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya.

Menguatkan Regulasi dan Kelembagaan
Salah satu fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI secara masif melakukan advokasi membangun sistem perlindungan anak yang terdiri atas aspek norma dan regulasi, struktur dan kelembagaan, serta program dan anggaran. Namun demikian, masih banyak yang perlu diperbaiki untuk membangun sistem perlindungan anak.

Indonesia telah memiliki beberapa norma hukum yang mengatur bagaimana melindungi anak-anak dari tindak kekerasan, seperti UU No 1/1974, UU No 4/1979 tentang kesejahteraan anak, UU Perlindungan Anak No 23/2002 yang kemudian mengalami perubahan menjadi UU Perlindungan Anak No. 35/2014, UU No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU No 21/2007 tentang Penghausan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), dan UUD 1945 Pasal 28 B Ayat 2.

Pekerjaan rumah yang tersisa adalah bagaimana implementasi peraturan ini secara baik untuk perlindungan anak serta memberikan edukasi bagi para pelaksana perlindungan anak. Dilihat dari struktur dan lembaga, nomenklatur kelembagaan perlindungan anak muncul pada 2009 di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sumber daya pelaksana perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Dibutuhkan SDM yang mumpuni di berbagai bidang yang berhadapan langsung dengan anak, misalnya guru, aparat penegak hukum yang berperspektif anak, pekerja sosial, tenaga konseling, dan advokasi perlindungan anak.

Peran Pemda
Pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran yang sangat penting pada perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam UU Perlindungan Anak. UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP No 18/ 2016 tentang Perangkat Daerah menguatkan bahwa urusan perlindungan anak menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan perlindungan anak di pusat belum semuanya dapat diserap dengan baik oleh Pemda. Padahal, Pemda adalah ujung tombak perlindungan anak di daerah dan short cut penanganan pertama kasus perlindungan anak ada di desa dan kecamatan. Belum lagi minimnya kesadaran Pemda untuk mendirikan lembaga pengawas dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), membuat situasi perlindungan anak masih belum lengkap.

Anggaran dan program perlindungan anak di daerah saat ini masih jauh dari kata memadai. Dari pengawasan kebijakan anggaran di 9 provinsi pada 2015, KPAI menemukan bahwa anggaran non-pemenuhan kebutuhan dasar untuk perlindungan anak hanya 1-2% dari keseluruhan APBD. Jumlah anggaran yang terbatas tersebut digunakan untuk pemenuhan non-kebutuhan dasar, seperti program pencegahan, penanganan, serta pengawasan tentu masih sangat kurang.

Apalagi upaya pencegahan harus diupayakan lebih masif. Anggaran dan program yang memadai serta tepat sasaran dan tepat guna sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan perlindungan anak. Perubahan dari badan menjadi dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di berbagai daerah diharapkan menjadi angin segar agar program dan pembiayaan perlindungan anak akan lebih baik dengan tetap melakukan monitoring dan evaluasi.

Pada akhirnya, perlindungan anak membutuhkan kerja bersama. Perlindungan anak bukan sekadar retorika merawat dan membesarkan buah hati. Namun, semua laku kebangsaan menyiapkan generasi kuat, kukuh, dan tanggung jawab demi masa depan cerah. Semoga sistem perlindungan anak ini dapat segera diwujudkan pada setiap tingkatan pemerintahan.

Sumber : Sindonews.com

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *