Category Archives: Opini

Stop Bullying : Uluran Empati untuk ABK

(Illustration: Neil Webb/Getty Images)

Dr Yopi Kusmiati, S Sos I, M Si
Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Mempunyai anak ber­kebutuhan khusus (ABK) bukanlah kehendak semua orang. Setiap orang pasti berharap memiliki anak yang sempurna, normal layaknya anak-anak lain yang berkembang sesuai dengan usianya. ABK baik karena tuna­rungu, tunawicara, tuna­netra, autisme, dan sebagainya harus­lah diterima oleh semua pihak. Tidak hanya oleh orang tua, keluarga, saudara, tetapi juga oleh lingkungan sekitarnya baik lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah. Baca Selengkapnya

Jokowi: Jangan Sampai Anak-Anak Indonesia Dididik Medsos

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagi-bagikan buku tulis untuk anak-anak saat meninjau tenda pengungsian korban gempa Aceh di Pidie Jaya, Jumat (9/12). Selain buku tulis, Jokowi juga membagikan kotak pensil kepada warga. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Yogyakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para guru untuk mengantisipasi perubahan yang ada di dunia saat ini. Anak-anak harus mendapatkan pendidikan karakter sehingga tidak terkontaminasi pengaruh buruk media sosial (medsos).

“Jangan sampai anak-anak kita dididik oleh medsos. Jangan sampai anak-anak kita dididik oleh perubahan yang merusak karakter kita. Hati-hati, semuanya harus mempersiapkan ini,” kata Jokowi saat membuka Rakorpimnas PGRI di Sahid Jaya Hotel, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (22/7/2017). Baca Selengkapnya

Membangun Sistem Perlindungan Anak : Bukan Sekedar Retorika Merawat dan Membesarkan Buah Hati

Rita Pranawati, MA. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Indonesia baru saja memperingati Hari Anak Nasional yang tepat jatuh pada tanggal 23 Juli 2107. Ada beberapa poin yang menjadi sorotan pemerintah tentang anak-anak di Indonesia, terutama kasus kekerasan yang masih marak terjadi pada anak. Data Kementerian Sosial (2013) menyebutkan, prevalensi kekerasan anak antara usia 13-17 tahun yaitu kekerasan fisik pada anak lakilaki 1 dari 4 anak dan 1 dari 7 pada anak perempuan; kekerasan psikologis anak laki-laki 1 dari 8 anak dan anak perempuan 1:9; kekerasan seksual untuk anak laki-laki sebanyak 1:12 dan 1:19 untuk anak perempuan.

Situasi ini menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki kerentanan yang lebih besar untuk menjadi korban kekerasan dibandingkan anak perempuan. Kondisi ini tentu menjadi keprihatinan bagi semua khalayak, baik pemerintah maupun orang tua. Maka dari itu, perlu sebuah sistem perlindungan anak yang mampu berjalan beriringan dengan perlindungan yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. Baca Selengkapnya

Tradisi Tahun Ajaran Baru : Berebut Bangku Sekolah Sejak Pagi Buta

Hari pertama sekolah di Brebes (Liputan6.com / Fajar Eko Nugroho)

Brebes – Hari pertama masuk sekolah menjadi momentum paling berharga bagi siswa maupun orangtuanya. Mulai dari menyiapkan semua perlengkapan sekolah hingga strategi mencari posisi tempat duduk di kelas agar bisa nyaman dan mudah menerima mata pelajaran selama proses belajar mengajar.

Jesika, siswi kelas IV SD Negeri 10 Brebes contohnya. Dari pagi-pagi buta sudah berangkat ke sekolah yang berjarak 1 kilometer dari rumahnya. Saat itu, matahari belum terlihat dan adzan Subuh belum terdengar. Pukul 04.00 WIB pagi, Jesika telah tiba di sekolahnya. Baca Selengkapnya

Kriteria Utama Penerimaan Siswa : Bukan Prestasi Tapi Jarak Rumah

Sumber : Antara News. Ilustrasi Ratusan calon siswa melakukan proses Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang berlaku secara online di SMKN 4 Banjarmasin, Kalsel, Minggu (19/6). Proses PSB Online itu berlangsung pada 20-22 Juni 2001 di tiga sekolah kejuruan negeri di Banjarmasin, dengan daya tampung 900 siswa. (ANTARA/Herry Murdy Hermawan)

Dalam sistem zonasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kriteria yang utama adalah jarak rumah antara siswa dengan sekolah. Prestasi di kriteria ketiga.

Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 menyebutkan kuota siswa berdasarkan zonasi wilayah sebesar 90%. Sedangkan alokasi siswa tidak mampu sebesar 20%.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamis Muhammad menyampaikan “Ya karena kriteria utama yang didahulukan itu justru rumah dengan sekolah siswa”, Selasa (!1/7).

Setelah jarak, kriteria selanjutnya kata Hamid adalah usia. Barulah prestasi dan hal-hal lain yang bisa menjadi pertimbangan sekolah menerima siswa baru.

“Itu tergantung daerah mengatur bobotnya berapa. Kalau (bobot) jarak misalnya 60, kemudian usia 20, berarti prestasi 20,” kata Hamid.

Dalam konteks Permendikbud Nomor 17 tahun 2017, Hamid meminta setiap daerah membuat zonasi dan menyesuaikannya dengan jumlah calon peserta didik. Sistem zonasi ini akan menjadi acuan Kemendikbud untuk merevitalisasi sekolah di berbagai daerah agar tidak ada lagi ketimpangan di setiap sekolah baik itu dari segi sarana dan prasarana, maupun kualitas tenaga pendidik.

“Itu kan tiap provinsi, kabupaten, kota sudah bikin zonasi. Kita akan cocokkan apakah ada perubahan atau tidak, kalau ada perubahan pada bagaian apa dan seterusnya. Kemudian baru kami akan melakukan langkah mana dari sekolah itu yang akan kami revitalisasi sekolahnya,” papar Hamid. Jika dirasa sistem zonasi ini nantinya kurang sesuai, bisa jadi akan direvisi oleh Kemendikbud.

Inspektur Jenderal Kemendikbud Daryanto mengemukakan bahwa sistem zonasi menempati posisi teratas dari seluruh aduan yang dikirim masyarakat ke Kemendikbud sebesar 240 aduan. Sementara aduan lainnya yang juga tinggi adalah terkait PPDB online, yaitu 40 aduan. Dan sisanya adalah aduan tentang kecurangan PPDB, dugaan calo, dan lain-lain. “Jual beli kursi sanksi paling berat oknum PNS atau struktural, dipecat atau dinonaktifkan. Tapi kalau oknum di luar struktural, orang luar, aparat penegak hukum yang bertindak, bisa pidana,” kata Daryanto.

Daryanto menegaskan sanksi bagi oknum yang melakukan kecurangan seperti itu ialah peserta didik dibatalkan penerimannya. “Waktu itu ketemu orang tuanya mampu tapi punya SKTM, di Depok. Wah ini dibatalkan, nangis orang tuanya,” kisah Daryanto.

Hamid Muhammad tidak menampik adanya oknum orang tua yang membuat SKTM palsu agar anaknya bisa masuk sekolah favorit melalui jalur tidak mampu. Oleh karena itu Hamid menjabarkan ke depannya persyaratan untuk mendaftarkan siswa tidak mampu ke suatu sekolah diganti dari SKTM menjadi Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau kartu keluarga Sejahtera (KKS), atau Pogram Keluarga Harapan (PKH).

Sumber : Tirto.id